Benny Wenda Sebut 1 Mei Hari Penjajahan Indonesia di Papua Barat dan Singgung Darurat Militer
Rabu, 3 Mei 2023 23:08
Benny Wenda 
 
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pentolan teroris KKB Papua yang juga Ketua ULMWP, Benny Wenda sebut 1 Mei hari penjajahan Indonesia di Papua Barat dan singgung soal darurat militer.
Selain itu, Benny Wenda juga meminta Presiden RI Jokowi untuk duduk bersama membicarakan referendum penentuan nasib sendiri.
"Indonesia meningkatkan darurat militer di Papua Barat dengan peringatan tempur baru. Bagi orang Papua Barat , 1 Mei 1963 akan selalu dikenang sebagai hari pertama pendudukan ilegal Indonesia atas tanah kami," ungkap Benny Wenda.
Benny Wenda menuturkan, enam puluh tahun sejak tanggal itu, apa yang telah berubah? Papua Barat masih merupakan wilayah pendudukan, masih sering diabaikan oleh dunia, masih berjuang untuk kemerdekaan kita melawan kekuatan asing yang besar.
"Indonesia masih membom tanah kami dengan helikopter, seperti yang mereka lakukan ketika saya masih kecil tinggal di Lembah Baliem. Korban terbaru kolonialisme Indonesia adalah pendeta gereja, perempuan, dan anak-anak," tuding Benny Wenda .
Benny Wenda membeberkan, Papua Barat secara resmi berada di bawah darurat militer . Inilah yang dimaksud dengan 'siaga tempur' baru yang diumumkan oleh militer Indonesia bulan lalu dalam praktiknya.
Semua kehidupan Papua Barat diatur oleh pos pemeriksaan militer, penangkapan sewenang-wenang, dan penghinaan dan ketakutan setiap hari. Kami menjalani hidup kami di bawah lingkup senapan sniper.
Harus ada pengakuan internasional atas kejahatan yang dilakukan oleh Indonesia sebagai bagian dari operasi mereka untuk membebaskan pilot Phillip Mehrtens yang ditangkap.
Komitmen kami untuk pembebasan Mr Mehrtens secara damai tetap sama, dan kami masih bekerja melalui saluran pribadi kami sendiri untuk mengamankan hasil ini.

Tetapi tingkat militerisasi yang baru ini membuat segalanya menjadi lebih sulit.
Seperti yang dijelaskan oleh Dewan Gereja Papua Barat dalam pernyataan mereka baru-baru ini, agar Mehrtens dibebaskan dengan selamat, Indonesia harus menarik militer mereka dari Nduga, Intan Jaya, Puncak, dan Kabupaten lain yang terkena dampak. Sebaliknya, mereka menyebarkan lebih banyak.
Dari tahun 2018 hingga 2022, antara 60.000 dan 100.000 orang Papua mengungsi secara internal akibat peningkatan militerisasi, karena lebih dari 25.000 lebih tentara masuk ke wilayah tersebut.
Angka-angka ini pasti akan lebih tinggi sekarang, karena lebih banyak tentara dikerahkan dan lebih banyak orang Papua Barat terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Indonesia adalah anggota PBB, namun menghindari pengawasan dan kecaman yang ditujukan kepada Rusia atas invasi dan pendudukan mereka di Ukraina.
AS dan kekuatan besar lainnya berbicara tentang demokrasi, tetapi mengabaikan bahwa demokrasi untuk Papua Barat telah ditolak dengan keras selama enam dekade.
Kemunafikannya sama dengan lingkungan: kekuatan besar berbicara tentang memerangi perubahan iklim, tetapi memberikan dukungan kepada Indonesia karena mereka terus merobohkan hutan, gunung, sungai kita.
Negara-negara yang mendukung pemerintahan Indonesia di Papua Barat secara tidak langsung mendukung genosida dan ekosida, dengan lebih dari 500.000 orang tewas sejak 1963.
Kebrutalan Indonesia yang terus berlanjut di Papua Barat mengingatkan akan genosida di Timor Timur.
Dunia harus ingat bahwa hanya setelah pembantaian Santa Cruz komunitas internasional menyadari kenyataan ini dan campur tangan.
Berapa banyak lagi orang West Papua yang harus mati sebelum dunia sadar akan pendudukan Indonesia atas tanah kita?
Tuntutan kami untuk memastikan perdamaian di Papua Barat sederhana saja:
Indonesia harus segera mengizinkan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.
Ini bukan permintaan saya, tetapi permintaan lebih dari 80 negara – termasuk semua Negara Pasifik, Karibia, dan Afrika, Uni Eropa dan banyak negara Eropa termasuk Inggris dan Spanyol.
Indonesia harus mengakhiri darurat militer dengan menarik semua pasukannya dari Papua Barat, dan khususnya dari Intan Jaya, Puncak, Maybrat, Nduga, dan Puncak Jaya.
Izinkan organisasi kemanusiaan dan media internasional untuk melaporkan dan membantu di Papua Barat.
Bebaskan semua tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan tiga mahasiswa Papua yang ditahan tanpa dakwaan tahun lalu.
"Saya juga kembali meminta Presiden Widodo untuk duduk bersama saya dan membahas referendum penentuan nasib sendiri yang dimediasi secara internasional untuk West Papua. Ini adalah satu-satunya resolusi damai untuk konflik ini," ungkap Benny Wenda.

https://pekanbaru.tribunnews.com/202...liter?page=all