KOMPAS.com - Negosiasi antara Indonesia dan China terkaitpembengkakan biaya alias cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih berlangsung. Saat ini, biaya proyek patungan kedua negara itu diprediksi bengkak hingga puluhan triliun rupiah.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC Dwiyana Slamet mengungkap bahwa negosiasi antara Indonesia dan China saat ini masih berlangsung pada level pemerintah.

"Sekali lagi ya ini masih negosiasi pemerintah Indonesia dengan China," kata Dwiyana dikutip pada Jumat (14/10/2022).

Salah satu hambatan negosiasi adalah ada perbedaan perhitungan pembengkakan antara pihak Indonesia dengan China.


Menurutnya, perbedaan perhitungan antara konsultan dari Indonesia dan China karena memiliki asumsi yang berbeda, salah satunya dalam kasus biaya untuk membeli frekuensi GSM.

"Contohnya konsultan Tiongkok menghitung biaya GSMR untuk 900 megahertz itu free charge, enggak ada biaya di Tiongkok, pemerintah sana menyediakan frekuensi itu dedicated untuk kereta api," ujarnya.

Sementara itu, kata Dwiyana, frekuensi 900 megahertz untuk GSMR di Indonesia sudah dipakai industri telekomunikasi untuk jaringan seluler sehingga KCIC perlu bekerja sama dengan Telkomsel.

"Di situ ada investasinya, hampir sekitar Rp 1,3 triliun untuk clearence frekuensi dan lainnya sehingga tidak mengganggu antara frekuensi telekomunikasi dengan kami," ujarnya.

Lebih lanjut, Dwiyana berharap negosiasi terkait pembengkakan biaya dapat segera terselesaikan agar tak mengganggu proses penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Kita harapkan secepatnya negosiasi diskusi terkait cost overrun sehingga enggak menganggu progres kereta cepat," ucap dia.

kompas



Pengamat Sebut Kereta Cepat Proyek Simalakama: Maju Rugi, Mundur Apalagi





Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menempatkan pemerintah di posisi yang sulit. Bila proyek ini dilanjutkan maka pemerintah akan mendapatkan beban. Bila tidak dilanjutkan pemerintah akan merugi.

Menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira proyek ini bagaikan buah simalakama. Saat proyek ini dilanjutkan dia bilang pemerintah harus menanggung beban besar dari bengkak biaya konstruksi.

"Jadi ini memang proyek simalakama, kalau dilanjutkan dengan cost overrun, biaya bengkak, didorong lagi sisi kurs yang melemah dan bahan baku kebanyakan impor," sebut Bhima kepada detikcom, Jumat (14/10/2022).

Belum lagi pemerintah juga harus membayar utang konstruksi kepada pihak China dengan bunga. Bila biaya konstruksi meningkat, maka bunga pun makin besar.


"Ini jelas jadi beban bagi BUMN dan negara. Maka APBN harus terus melakukan suntikan," sebut Bhima.

Di sisi lain, Pakar Transportasi Institut Studi Transportasi (Instran) Dharmaningtyas mengatakan setelah proyek ini selesai pemerintah juga harus dibebankan untuk melakukan subsidi operasi kereta cepat.

Pasalnya, biaya operasi kereta cepat akan sangat jauh lebih besar dibandingkan operasional kereta lainnya. Pemerintah otomatis harus memberikan subsidi agar tarif kereta cepat bisa terjangkau.

"Kalau maju artinya subsidi sepanjang masa pasti akan menanti," ujar Dharmaningtyas.

Kembali ke Bhima, dia menyebutkan bila proyek ini dihentikan risikonya juga besar. Negara akan rugi triliunan rupiah bila proyek mangkrak. Tidak sampai di situ, potensi pelanggaran hukum pun bisa muncul.

"Kalau proyek ini dihentikan, ini bisa jadi proyek mangkrak. Lalu akan jadi permasalahan, dari sisi ekonomi dan hukum akan muncul masalah," sebutnya.

detikcom



kasian Jokowi.....ketipu 2x sama Tiongkok di proyek ini. sudah kena rugi besar di proyek, operasional nanti merugi pula