Jakarta,CNBC Indonesia -  Pasar perikanan Indonesia sangat besar, namun tidak dinikmati oleh sebagian besar nelayan. Terlihat dari banyaknya nelayan hidup miskin di wilayah pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, membeberkan nilai pasar ikan global mencapai US$ 162 miliar, sementara nilai produktivitas perikanan Indonesia mencapai Rp 224 triliun.

"Itu sumber daya alam yang diberi tuhan. Tapi nelayan miskin semua. Lantas siapa yang menikmati Rp 224 triliun. Nggak ada yang bisa jawab di sini," jelasnya dalam Bincang Bahari, Rabu (22/12/2021).


Wahyu mengatakan tahu mengenai hal ini, isu yang didapat saat pergi ke kampung nelayan. Bahkan ada beberapa pekerja nelayan yang mencoba membuat nelayan kecil untuk tetap miskin.
"Di antara nelayan itu ada yang bekerja uangnya untuk para nelayan dan membuat mereka tetap harus miskin," jelasnya.

Jika ada BLU (Badan Layanan Umum) yang bertugas kepada masyarakat memberikan penyediaan barang atau jasa, juga tidak berjalan dengan baik. Ia juga menyebut ada permasalahan dalam proses ekspor.

"Ada ekspor langsung ikan ke AS tapi melalui Singapura, harganya berbeda saya bisa tahu. Ini adalah tantangan. Lalu kita ubah dan kita punya kebijakan baru," jelasnya.
Selain itu Sakti juga menyebut adanya tekanan terhadap penerapan aturan Harga Patokan Ikan (HPI) mendapat tekanan dari beberapa pihak. Juga permasalahan dari sisi Pengelolaan Ruang Laut (PRL).

"Kalau ditambah PRL itu kerena dewanya, jadi kalau anda mau ngebor (minyak) di sini itu untuk mitigasi merusak ekologi yang besar karena kehancuran ekosistem. Ada Rp 350 miliar lalu diminta Rp 0 saya bilang nggak ada, mesti bayar," jelasnya.
Ia mengatakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kementerian tembus rekor, sampai akhir tahun bakal mencapai Rp 1 triliun.
"Sebelumnya sudah tembus Rp 700 miliar, tapi tadi malam total sudah hampir Rp 1 triliun," kata Sakti.

Berdasarkan data KKP hingga 21 Desember 2021, total PNBP yang diterima KKP mencapai Rp920 miliar. Jumlah tersebut masih akan bertambah bahkan melebihi Rp1 triliun karena masih ada potensi tagihan di bidang perikanan tangkap, serta tagihan atas pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang jumlahnya masing-masing lebih dari Rp35 miliar dan Rp350 miliar.
"Ini akan kita tagih (migas), karena tujuan dari penarikan ini juga salah satunya untuk melakukan mitigasi dari aktivitas eksplorasi yang dilakukan," ungkap Menteri Trenggono.

Sebagai perbandingan, PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dua tahun sebelumnya berada di angka Rp600an miliar dan Rp500an miliar. Sehingga perolehan PNBP menjadi Rp1 triliun di 2021 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.
Resmi satu tahun dia ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan perikanan pada Desember 2020 lalu dia bercerita groginya menjadi menteri. Saat itu dia mengaku tidak terlalu mengerti bidang kelautan dan perikanan.
"Pertama kali disini agak sedikit grogi karena tidak mengerti kelautan dan perikanan. Saya makan ikan saja nggak doyan kalau nggak dia jadi pak Zaini (Muhammad Zaini Dirjen Perikanan Tangkap," jelasnya.

"Saya harus belajar soal ekologi. Meski tidak mendapatkan jawaban kenapa melulu soal ikan bukan kelautan. Jadi masih banyak tugas kita," jelasnya.
Dia pun bercerita Kementerian KKP sangat berbeda dengan Kementerian Pertahanan waktu dia menjabat sebagai Wakil Menteri. Sehingga memutuskan harus melakukan perubahan.
"Pertama kali masuk wajahnya lemes semua, nggak semangat beda waktu jadi wamen pertahanan luar biasa semangat lalu masuk sini dengan wajah kuyuh lemes. Kita harus rebound," katanya.


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...aut-ri-ke-mana